Rabu, 24 April 2013

Oleh : Jefri Zaldi
Riau pada masa lalu memiliki sejarah yang gilang gemilang.daerah ini merupakan bagian dari kejayaan sebuah imperium melayu yang membentang dari semenanjung melayu (sekarang malaysia) hingga pesisir timur sumatera. Namun sejarah panjang bangsa melayu yang selalu di pecah-pecah oleh kekuatan eksternal, dalam hal ini kolonialisme dan imprelialisme, membuat nama riau secara perlahan-lahan mengabur diitengah persaingan zaman.
Terusirnya penjajah dari tanah air, setelah proklamasi kemerdekaan, mendatangkan harapan akan bangkitnya kembali nama riau. Harapan itu sepertinya tidak pernah terwujud, malahan dibawah pemerintahaan segelintir pemerintahan yang congak, marwah riau semakin diketepikan. Berbagai kebijakan sepihak dan aroga tidak hentinya diterapkan pemerintah pusat ke daerah, khusus nya di riau. Sumberdaya alam yang melimpah tidak sedikitpun bisa dinikmati oleh masyarakat riau. Semuanya dikuras habis untuk kepentingan segelintir penguasa di pusat semenjak merdeka hingga runtuhnya rezim orde baru.
Riau bisa dikatakan hanya dujadikan “ladang perburuan ” oleh sekelompok elit yang mengatasnamakan Negara. Sebagai daerah modal yang menyumbangkan lebih dari 60% pendapatan Negara dari sektor migas, kondisi riau sangatlah ironi. Perampasan hak-hak masyarakat, tidak hanya dibidang ekonomi, tetapi juga dibidang politik yang dilakukan secara sistematis. Perampasan hak-hak yang dilakukan membuat masyarakat tempatan ( masyarakat melayu asli ) semakin terpinggirkan.
Akumulasi dari persoalan selama inilah, disaat momentum perubahan (reformasi) pada tahun 1998 berdengung, muncul gerakan menuntut riau merdeka yang di pelopori oleh para intelektual muda yang kritis di riau dengan basis pendukung  utamanya adalah mahasiswa. Menguatnya perlawanan itu, juga disebabkan oleh lambannya pemerintah pussat merespon tuntutan masyarakat riau terhadap penjualan bagi hasil minyak bumi. Kondisi dimana pada saat yang bersamaan terjadi krisis politik nasional sehingga Negara dalam keadaan lemah.
Gerakan ini  berawal dari respon atas tuntutan bagi hasil penjualan minyak bumi dari masyarakat riau terhadap pemerintah pusat dibawah pemerintahan Habibie. Ketika itu, Habibie di anggap ingkar janji dengan mengulur-ngulur waktu dalam memutuskan diterima atau tidak nya tuntutan masyarakat riau tersebut. Dalam konteks itu, gerakan selalu berasosiasi dengan tindakan yang dilakukan untuk member respon atau reaksi  atas kondisi tertentu ( realitas social ) di masyarakat.
Sekali lagi, munculnya gerakan menuntut riau merdeka adalah akumulasi persoalan selama ini, terutama pembagian rezeki yang sangat tidak adil sebagai akibat politik sentralisasi. Kekecewaan tersebut termanifestasi dalam bentuk perlawanan daerah. Perlawan ini karena daerah merasa kekayaan sumberdaya alamnya dirampas oleh pusat tanpatanpa mendapatkan hak yang layak bagi daerah (deprivasi relativ). Seperti halnya gerakan berbasis kedaerahan pada masa orde lama, muncunya gerakan riau merdeka dipicu oleh krisis politik nasional sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Meluasnya tuntutan yang dimotori oleh gerakan mahasiswa untuk melakukan perubahan di segala bidang berakhir dengan runtuhnya rezim orde baru. Momentum dimana Negara dalam keadaan lemah ini dimanfaatkan oleh actor-aktor gerakan riau untuk menuntut bagi hasil minyak antara pusat dan daerah.
Tuntutan bagi hasil minyak tersebut mendapat respon yang positif dari presiden Bj Habibie dan berjanji akan dikabulkan dalam masa dua bulan. Sampai dengan tenggat waktu yang dijanjikan tuntutan tersebut tidak juga dikabulkan, sehingga membuat aktor-aktor gerakan yang mengatasnamakan gerakan pers kampus dan beberapa intelektual mencetuskan ide-ide kemerdekaan riau. Militer sebagai representasi Negara cenderung berhati-hati dalam menangani masalahisu disintegrasi ini, karena posisinya yang kurang menguntungkan. Untuk kongres riau, kol ( inf ) Muhammad Gadillah, orang riau pertama yang menjadi danrem, sehingga memiliki ikatan emosional yang sangat dalam, karena ia tahu keadaan riau yang sebenarnya justru selama ia bertugas di riau. Ia selalu memberikan dukungan secara pasif ( sekutu ) sehingga gerakan ini menjadi luas.
Gerakan menuntut riau merdeka bukan lah sesuatu yang muncul begitu saja, tanpa ada faktor penyebab yang paling signifikan. Tidak berbeda jauh dengan periode 1950-1960, menguatnya perlawanan daerah setelah reformasi juga dilingkupi oleh krisis politik nasional pasca tumbangnya orde baru. Pada tahap ini, dipahami ada sesuatu yang salah dari hubungan pemerintah pusat dan daerah yang hanya memarjinalkan peran masyarakt local, baik secara ekonomi maupun secara politik. Pada saat bersamaan, melemah nya Negara secara resiprokal memperkuat civil society. Variable lain dari mun culnya gerakan riau merdeka sebagai akibat menguatnya civil society adalah peran dari aktor-aktor  sebagai crafter dalam memanfaatkan momentum ketika struktur penopang Negara, yakni golkar, militer, dan birokrasi mengendur.
Gerakan riau merdeka memang agak unik. Sejak awal, oleh para penggagasnya sudah ditegaskan bahwa gerakan ini adalah sebuah gerakan damai (peaceful freedom). Pada sisi lain, gerakan ini sudah pada tahap membuat semacam teks proklamasi yang diberi judul teks “ Deklarasi Riau Berdaulat “. Dari pemahaman tersebut, gerakan menuntut riau merdeka secara substansi leebih tepat dikategorikan gerakan sosial.
Reaksi:

0 komentar :

Poskan Komentar